Home » , » PRITA MULYASARI Vs UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PRITA MULYASARI Vs UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Written By Muhammad Yuliawan on Senin, Juni 08, 2009 | 6/08/2009


PRITA MULYASARI bukanlah selebriti, bukan pula seorang pejabat dia tak secantik dan seelok Manohara Odelia Pinot. Beliau hanyalah seorang ibu dari dua anak yang lucu. Tapi lantas kenapa kini namanya tak asing di telinga. Jawabannya adalah karena dia seseorang yang “bersuara”, sekedar menulis ungkapan emosional, sebelum hati nurani menangkap kesejatian.

Banyak blog dan web yang membahasnya. Di milis, di facebook, ramai upaya menggalang solidaritas. Ketiga Capres pun ikut bicara. Ada sudut keharuan tersingkap, betapa keadilan itu memang harus terungkap.

Kasus Prita Mulyasari, semangat kebebasan berpendapat di BUNGKAM dan di kebiri ?
Peristiwa ini benar-benar menumbuhkan solidaritas di kalangan blogger. Blogger bersatu untuk kebenaran, kenapa tidak. Dan Bu Prita telah berjasa mengobarkannya. Ada hikmah berbuah dari sebuah kisah, kisah tentang pengaduan yang tertumpah. Dari seorang Prita, untuk perbaikan pelayanan rumah sakit di Indonesia, tak hanya Rumah Sakit Omni International, Alam Sutera saja. Dan semoga indah jadinya.

Prita Mulyasari menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Prita dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 thn dan/atau denda maksimal 1 milyar rupiah. Sebelumnya, seorang wartawan bernama Iwan Piliang diduga mencemarkan nama baik seorang anggota DPR melalui tulisannya di internet dan dijerat dengan pasal yang sama.

Berikut tentang Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(sumber :http://ronny-hukum.blogspot.com)
Penulis :
Ronny, M.Kom, M.H
Saksi Ahli judicial review UU ITE di Mahkamah Konstitusi


Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Pasal 310 ayat (1) KUHP
Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP.

Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Pasal 45 UU ITE
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE.

Pasal 36 UU ITE
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2)

Pasal 51 ayat (2) UU ITE
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Semoga dapat menambah wawasan kita dan dapat memetik hikmah dari semua peristiwa yang menimpa Ibu PRITA MULYASARI.

Share this article :

45 comments:

  1. wuih....kena denda smp milyaran gitu.wow...tu duit atau daun yak?? kok jd ngeri gini yahhhh

    BalasHapus
  2. Siip, smg kita semua bs mengambil hikmah dr kejadian ini. Dan pihak RS Omni jg bs belajar menjadi smart dan bijak menyikapi masalah ini.

    BalasHapus
  3. oh jadi begitu bunyi peraturannya ya bang..nice post.. and semoga kita semua lebih berhati-hati lagi dlm berkarya..dukungan buat ibu prita..

    BalasHapus
  4. Alamaaak, duit milyaran rupiah bentuknya kek apa? :41

    BalasHapus
  5. Dari kisah tsb mengharuskan kita lebih berhati2... semoga semua pihak yang menangani kasus Ibu Prita memberikan yang terbaik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan semoga semua ini bisa di jadikan teladan untuk kita semua.

    BalasHapus
  6. Saya hanya bisa berkata: "amin ya Rabba-l 'alamien"... :45

    BalasHapus
  7. wah , jadinya kebebasan berpendapat di tentang donk kalau gituh, wadoh gimana ya ???

    BalasHapus
  8. Wah, mumet juga yah... bacanya UU spt itu..... :23

    BalasHapus
  9. wah, masih soal prita ya? mari berjuang membela Prita!!!

    BalasHapus
  10. wah aku jg baru komeng ttg ini di attayaya..
    hari ini pada sama ya hehehe....

    semangat deh berjuang utk Prita...semoga bs bebas n gak kena denda sebanyak ituh...

    BalasHapus
  11. Mengingkari kebenaran,
    hanya mengundang kedzoliman,
    dan menjauhkan kesadaran...

    BalasHapus
  12. Semoga hukum indonesia bisa di pertanggung jawabkan....

    BalasHapus
  13. 1 milyar??? whatts? eh makasi ya pak guru UUnya dibahas disini..musti hati2 kalo mau curhat saya...[curi perhatian saya dong...hehehe]

    BalasHapus
  14. Semoga tidak ada hina menghina lagi :D

    BalasHapus
  15. Pelajaran brharga bgt dr prstiwa ini sbnarnya.
    Ajaran Islam sdh mmberi arahan bhwa kita hrs bsa mnmpatkan diri ktika brbicara (mngkritik) kpan,dmna dan dg siapa hal tsb akan dsampaikan.
    Kmudian pkir dlu sblm brtndak adalh mnjaga hal2 yg tdk kita ingnkan trjadi. Sok tau bgt yh gue :10
    Pkoknya tiada dusta di antara kita deh,jd dua blh pihak bsa slg LEGOWO alias NRIMO dg niat slg mngambil hikmah dr kjadian ini.

    BalasHapus
  16. :12

    ya hehehehehe sehati neh postingannya

    BalasHapus
  17. kalau udah kaya gini kebebasan pendapat di kebiri ya berarti bakal balik lagi donk kejaman orde baru

    BalasHapus
  18. ya mas, apa salahnya curhat, mengungkapkan pendapat apa yg dirasakan ibu prita. kayak slank dulu gara2 lagunya bermasalah juga.

    http://awalsholeh.blogspot.com/2009/06/dukungan-bagi-ibu-prita-mulyasari.html

    BalasHapus
  19. semangat saya lagi kendur buat ngeblog neh mas. ;P ayo tetep semangat.

    BalasHapus
  20. trus kita mau di tangkep semua geto?

    BalasHapus
  21. penjara cukup gak tuh di indonesia buat naroh para blogger'? wkwkwkwkkw

    BalasHapus
  22. berani nangkep jengsri, jengsri tankep balik, hueheheheheheheh

    BalasHapus
  23. waw posting dengan bahasa berkualitas tinggi yang dikemas dengan rapi sehingga enak diikuti,itulah kesan pertama datang kesini

    BalasHapus
  24. seperti komen salah satu blogger dipostingan bang ais " Indonesia masih menganut hukum rimba, siapa yang berkuasa dialah yang menang"

    BalasHapus
  25. oya denger2 UU ITE pasal 27 itu sifatnya delik aduan? jadi selama tidak diadukan ya aman2 saja :30

    BalasHapus
  26. Selama putusan belum ditetapkan, mungkin hikmah yang bisa kita petik adalah bahwa hati-hati kalau curhat sama orang, karena curhat itu bisa tersebar kemana-mana. Apalagi lewat akses internet.

    BalasHapus
  27. selama UU-nya tidak disalah gunakan,atau di paksakan,bagus juga sebagai sarana pencegahan informasi yang buruk

    BalasHapus
  28. UU yang aneh...bisanya cuma ngebiri kebebasan berpendapat.....

    BalasHapus
  29. Ngeri baca UU ITE.... Pidana dan dendanya sungguh berat !! Aku jadi tak habis pikir, kenapa UU itu bisa dibelakukan ya ?

    BalasHapus
  30. PT. TUNAS FINANCE MENYENGSARAKAN KONSUMEN

    Singkat kronologisnya, saya kredit truk dengan 36 X cicilan @ Rp. 3,5 jt-an.
    Setelah 14 X nyicil, truk hilang. Ternyata penggantian dari perusahaan
    asuransi (PT. Asuransi Wahana Tata) hanya cukup untuk menutup 22 X pelunasan
    (cicilan + bunga) yang belum jatuh tempo. Akhirnya saya yang telah mengeluarkan
    biaya lk. 115 juta (uang muka + cicilan + perlengkapan truk), dipaksa untuk
    menerima pengembalian yang jumlahnya lk Rp. 3,4 jt.
    Menurut petugas PT. Tunas Finance (Sdr. Ali Imron), klaim asuransi yang cair
    dari PT. Asuransi Wahana Tata, sebagian digunakan untuk membayar pengurusan
    Surat Laporan Kemajuan Penyelidikan di Polda Jawa Tengah di Semarang.
    (Atau dengan kata lain, konsumen telah dipaksa melakukan suap di Polda Jateng).
    Jelas dalam hal ini PT. Tunas Finance (PT. Tunas Financindo Sarana) telah memaksa
    konsumen taat pada perjanjian susulan yang sebelumnya tidak diperjanjikan.
    Tentu saja kondisi perjanjian susulan itu sangatlah memberikan keuntungan
    maksimal bagi pelaku usaha, tidak perduli berapapun kerugian yang diderita konsumen.
    Sebagai catatan, perjajian yang dibuat tidak didaftarkan di kantor Pendaftaran
    Jaminan Fidusia di tempat domisili debitur/konsumen.

    Dan melalui surat terbuka ini saya ingin mengajak segenap komponen bangsa yang perduli
    terhadap masalah Perlindungan Konsumen, untuk menuntut PT. Tunas Finance secara pidana
    maupun perdata. Setidaknya hal ini untuk mencegah jatuhnya korban PT. Tunas Finance
    (PT. Tunas Financindo Sarana) lainnya.
    Saya nantikan partisipasi Anda sekalian. Terima kasih.

    David
    HP. 0274-9345675.

    BalasHapus
  31. huaaa Pak Iwan....
    UU nya banyak banget.....
    kalo gini sih bisa nyekat kebebasan menuangkan fikiran lho....

    btw, awardnya Pak Iwan sudah saya perbaiki. masak blom kelihatan sih.. padahal size nya udah d kecilin tuh. hiks...hiks..

    BalasHapus
  32. Hiks... Hiks... Aku juga sedih mendengar nasib Bu Prita...

    Btw, kawan2 yg mendukung Prita, jangan lupa gabung Cause di Facebook: DUKUNGAN BAGI IBU PRITA MULYASARI, PENULIS SURAT KELUHAN MELALUI INTERNET YANG DITAHAN, ini link-nya:

    http://apps.facebook.com/causes/290597/6809560?m=fe7306b6

    Thank you...

    BalasHapus
  33. Infonya bagus banget, makasih Pak :) maaf, telat berkunjung...

    BalasHapus
  34. Ini pelajaran berharga untuk bu Prita dan penulis2 lainnya supaya lebih berhati-hati bila menulis dan di publish.
    Saya sudah membaca tulisan Prita. Dia mengabaikan azas 'praduga tak bersalah' dan itu tindakan gegabah, berakibat fatal.

    BalasHapus
  35. berkunjung di saat terik matahari pekanbaru tidak begitu menyengat mungkin pekanbaru lagi ikut berkabung karena bencana terjadi lagi di bumi ini

    BalasHapus
  36. kasus bu prita ini kek kita tuh ga punya kebebasan untuk bicara..dan menunjukkan aparat ga bijaksana dalam mengambil keputusan..huh

    BalasHapus
  37. halo....brur..wah kasian juga ya nasib yang menimpa ibu prita yaaah semoga aja di kasi jalan yang terbaik untuk bu prita....amin
    bagi teman2 yang masih belajar seo mampir sini aja

    BalasHapus
  38. :16

    malam ini panas kali pekanbaru bang
    mpe keringetan
    gerah ma omni

    BalasHapus
  39. mas kan tadi tanya tenteng label animasi anda mungikin salah menaruh
    kodenya cobalagi mas barangkali bisa bismilah

    BalasHapus
  40. payah..curhat aj ktembak huh

    BalasHapus
  41. wew.. banyak juga.. kita juga harus hati2 nih dalam ngeblog.. jangan mpe ada yang ngerasa dirugiin..

    BalasHapus
  42. masalah UUnya c no comment! tapi kasus Prita ni mank menyebalkan, tu aparat lebaii bgt, masa' cuma gara2 email di penjara??? ketik C(spasi)D, capek dech...!! :41
    sekarang tau rasa dch, selain kejelekannya malah tersebar luas di TV ditambah kecaman2 plus ancaman tuntutan balik.

    semangat bu Prita, RS OMNI n kejaksaan Tangerang mank harus dilawan!:19 :20 :21

    BalasHapus
  43. klo semua masalah hanya diadili dengan pasal , maka kebenaran sulit terungkap.....
    inilah hukum disini ,siapa yang berkuasa .dialah yg diatas

    tapi setidaknya kita jadi bisa belajar ttg kasus ini,tentunya lebih berhati2

    BalasHapus

loading...

SAHABAT FATAMORGANA

 
Support : FATAMORGANA
Copyright © 2015. FATAMORGANA - MERANGKUM FAKTA, MEREKAM INFORMASI, DAN BERBAGI KHAZANAH
Created by Creating Website Published by Mas Template
Powered by Blogger